Thursday, August 30, 2018

KINERJA PASAR TENAGA KERJA PRA DAN PASCA ERA OTONOMI DAERAH DAN IMPLIKASINYA PADA SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOGOR

“LABOR MARKET PERFORMANCE OF PRE-POST-REGIONAL AUTONOMY AND IT'S IMPLICATIONS ON THE AGRICULTURAL SECTOR IN BOGOR REGENCY”



Author(s)
Tatan Sukwika

Summary

PENGANTAR PENYUNTING


Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan ke hadapan Allah SWT atas terselesaikannya suntingan berbagai tulisan dan karya ilmiah peminat ilmu dan kebijakan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan ini. Buku suntingan berjudul Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Indonesia: Refleksi dan Gagasan ke Depan ini merupakan kompilasi dari berbagai pandangan para pembina, pakar, dosen dan alumnus dan mahasiswa yang berkenaan dengan program studi PWD Institut Pertanian Bogor. Kompilasi berupa buku ini, selain berisi substansi aspek-aspek yang terkait dengan ilmu perencanaan dan kebijakan pengembangan wilayah, diharapkan dapat menjadi penambah semangat dan semarak perhelatan Musyawarah Nasional Himpunan Alumni PWD-IPB pada akhir Agustus 2018 ini.
            Pada awalnya, penyunting merasakan kesulitan dalam menyusun, merangkum, mengkompilasi dan menyajikan berbagai tulisan yang sebahagian besar merupakan review dari karya tulis para alumni PWD-IPB di berbagai angkatan. Selain karena terbatasnya sumber naskah yang diperoleh, sulitnya merajut berbagai topik dan tema, juga dihadapkan pada terbatasnya waktu dalam menyunting tulisan. Dua kendala tersebut diatasi dengan pertama, menyunting ulang beberapa tulisan dan bahan-bahan para guru dan senior PWD-IPB ke dalam tema dan topik tertentu, dan kedua, sejauh mungkin mengelompokkan tulisan-tulisan dalam rumpun pembahasan yang sekiranya membahas aspek-aspek tertentu dari pengembangan wilayah dan perdesaan.
            Terkait pada aspek pertama diawali artikel oleh Prof. Dr. Akhmad Fauzi (Kaprodi PWD saat ini) tentang creative destruction, econocracy, dan polycromatic yang memberikan pemahaman tantangan kompleksitas sistem ekonomi di zaman revolusi industri 4.0 sehingga keilmuan PWD harus melakukan reposisi, harus berubah ke arah yang lebih baik sesuai prinsip evolutionary karena alam tidak melakukan lompatan mendadak (natura non fact saltum). Oleh karena itu selanjutnya penyunting mencoba merangkum dan mengkompilasi berbagai pemikiran, tulisan, artikel dan bahan-bahan perkuliahan PWD dan yang selama ini diperoleh dari para senior. Sebenarnya penyunting meyakini banyak sumber-sumber pemikiran dan naskah dari para senior, akan tetapi pada kesempatan ini hanya mampu merangkum tulisan Prof. Dr. Affendi Anwar yang telah membina sejak awal berdirinya prodi PWD-IPB serta rangkuman buah fikiran almarhum Dr Sunsun Saefulhakim sebagai salah satu senior. Diyakini, pada masa setelah ini, akan dapat ditampilkan rangkuman pemikiran dan tulisan para guru dan senior lainnya, untuk menjadi pengingat dan pembelajaran bagi mahasiswa PWD-IPB di masa mendatang.
            Upaya mengelompokkan berbagai naskah tulisan dalam rumpun pembahasan yang “senafas” bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Dalam konteks ini, penyunting menetapkan untuk  membagi buku ini menjadi 6 (enam) bagian, yaitu :
(1)   Bagian Pertama, yang mengelompokkan berbagai pandangan keilmuan, kerangka berfikir dan pendekatan analisis terkait ilmu perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan. Sebagai bagian awal dari buku, diharapkan beberapa topik dapat mengantarkan kita untuk lebih mendalami hakekat dan urgensi dari ilmu perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan. 
(2)   Bagian Kedua, mengelompokkan berbagai topik berkenaan dengan pembahasan sumberdaya wilayah. Pada bagian ini dihimpun topik-topik terkait menghimpun berbagai tulisan yang secara subtansi mengangkat topik-topik yang kewilayahan seperti wilayah DAS, pantai, hutan, situ/danau, pertanian dan kelautan, hingga aspek-aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
(3)   Bagian Ketiga, berisi tulisan-tulisan dalam rumpun pembahasan aspek-aspek perencanaan dan tatakelola (governance). Pembahasan pada bagian ini relatif luas rentangnya, sehingga kita dapat menjumpai topik-topik tatakelola dari berbagai sudut substansi, berkenaan dengan aspek-aspek distriusi, keadilan, pemerataan dan keberlanjutan wilayah.
(4)   Bagian Keempat, mengelompokkan berbagai topik berkenaan dengan sumber-sumber pertumbuhan dan pembangunan wilayah dari aspek-aspek inovasi dan teknologi. Berbagai topik berkenaan dengan inovasi dan teknologi dibahas terutama dalam konteks informasi teknologi, perbankan hingga inovasi dalam bidang pertanian.
(5)   Bagian Kelima, menghimpun berbagai topik berkenaan dengan pembangunan wilayah perdesaan. Romantika pembangunan wilayah perdesaan yang dibahas dari berbagai sudut pandang bahasan merupakan topik-topik yang sangat menarik, mengingat perdesaan adalah wilayah terpenting dimana kesejahteraan wilayah dan masyarakatnya seringkali menjadi isyu sentral dalam pembangunan. Beberapa topik menarik misalnya pembahasan pembangunan perdesaan dikaitkan dengan isyu redistribusi lahan, membangun dari pinggiran sampai peningkatan kapasitas ekonomi lokal perdesaan.
(6)   Bagian Keenam, menghimpun topik-topik berkenaan dengan kelembagaan dan modal sosial. Dalam bagian ini dibahas aspek-aspek penting terkait institutional building dan social capital seperti kelembagaan korupsi, kelembagaan pangan, modal sosial dan kemiskinan.
Upaya maksimal untuk mengelompokkan berbagai topik telah dilakukan, akan tetapi diyakini masih tetap melekat berbagai keterbatasan. Ini sebagai konsekuensi bahwa pembahasan isyu-isyu dan aspek-aspek berkenaan dengan perencanaan pengembangan wilayah dan perdesaan sangatlah luas dan penting dalam pembangunan.
Sebagai bagian dari warga PWD-IPB, penyunting berharap di kemudian hari akan dapat dikonstruksikan karya-karya pemikiran, gagasan dan pengembangan ilmu serta kebijakan pembangunan wilayah dari generasi PWD-IPB mendatang. Ini sangat penting agar senantiasa dapat melukis warna baru bagi pengembangan PWD-IPB yang lebih baik, lebih bermakna dan bermanfaat bagi ilmu dan masyarakat.  PWD-IPB ibarat salah satu “kawah candradimuka” dalam membentuk kader-kader tehnokrat dalam perencanaan pengembangan wilayah dan perdesaan di masyarakat, sehingga sudah seharusnya untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya baik sebagai ilmuwan maupun pekerja di masyarakat.
Akhirnya, penyunting menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada segenap civitas akademika PWD-IPB yang telah menyumbangkan artikelnya, sehingga terwujud buku suntingan ini. Meskipun demikian, penyunting menyadari dan meyakini bahwa pasti terdapat berbagai kekeliruan dan keterbatasan dalam buku ini. Untuk ini, terbuka kritik konstruktif bagi penyempurnaan di masa mendatang.

Bogor, Agustus 2018
Penyunting.


Full Text:

PDF (Indonesian)

 

 

How to cite [ Bagian Buku / Book Section ] : 

Sukwika, Tatan. (2018). Kinerja Pasar Tenaga Kerja Pra dan Pasca Otonomi Daerah dan Implikasinya Pada Sektor Pertanian di Kabupaten Bogor. Dalam: Wibowo, R et al. (Editor). Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Indonesia: Refleksi dan Gagasan Ke Depan. PT Insan Sempurna Mandiri: Jakarta, p.237-247.

 

 

Tuesday, August 21, 2018

ANALISIS AKTOR DALAM PERUMUSAN MODEL KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN BOGOR

“ACTOR ANALYSIS IN FORMULATING INSTITUTIONAL MODELS FOR COMMUNITY-FOREST DEVELOPMENT IN BOGOR REGENCY”


Author(s)
Tatan Sukwika

Abstract

Bogor regency has an area of 16,945 hectares' community-forests or 22% of the forest area in the regency. Institutional problems of community-forest management include weak interaction of actors within the organization. Since the organization is part of the institution, its existence becomes an important technical part in securing the operation of the institution. Objectives of this research on analyzing actors and the institution in the community-forest area are: (1) to determine the dominant key actors in community-forests action arena; and (2) to formulate community-forests development institutional models. Qualitative descriptive analysis of actors and institutions employs content analysis. Key actors analysis utilized ISM (Interpretive Structural Modeling) analysis methods. Results of the analysis identified seven key actors in community forest management, namely UPTD BP3K, landowners who lives outside the village, farmer landowners, land tenants, farm labors, lumbermens, and middlemen. Of the seven key actors, four key actors are the most dominant in the community-forest action arena, which are farmer landowners, farm labors, lumbermens and middlemen. There are three models of community-forest management institutions for capacity development actors, namely the institutional model related to venture capital, handling waste of resources, and coordination. This study recommends the necessity to strengthen dominant actors at site level according to the criteria of efficiency, equity, and sustainability. The policy makers need to optimize the capacity and coordination function of government agencies through the institutional coordination model.

 

Keywords

Actor, community-forest, content analysis, institutional, Interpretive Structural Modeling

 

 

How to cite: 

Sukwika, T. (2018). Analisis aktor dalam perumusan model kelembagaan pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Bogor. Journal of Regional and Rural Development Planning, 2 (2), 133-150. http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.2.133-150.

 

 

Creative Commons License
JP2WD is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

 

References

Adam, Y. O., Pretzsch, J., & Pettenella, D. (2012). Contribution of Non-Timber Forest Products livelihood strategies to rural development in drylands of Sudan: Potentials and failures. Agricultural Systems, 117 (C), 90-97. https://doi.org/10.1016%2fj.agsy.2012.12.008
Ashari. (2006). Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. Analisis Kebijakan Pertanian, 4 (2), 146-164
Caballero, G. (2014). Community-based Forest Management Institutions in the Galician Communal Forests: A New Institutional Approach. Forest Policy and Economics, 50 (2015), 347-356, https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.07.013
Canadas, M. J., Novais, A., & Marques, M. (2016). Wildfires, Forest Management and Landowners’ Collective Action: A Comparative Approach At The Local Level. Land Use Policy, 56 (2016), 179-188. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.04.035
Coleman, E. A. (2009). Institutional Factors Affecting Biophysical Outcomes In Forest Management. Journal of Policy Analysis and Management, 28 (1), 122-146. http://dx.doi.org 10.1002/pam.20405
[Distanhut] Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. (2014). Laporan Tahunan Pertanian Dan Kehutanan. Monografi. Bogor: Distanhut.
Eriyatno. (2003). Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen (jilid 1). Bogor: IPB Press.
Ethika, D., Purwanto, R. S., Senawi., & Masyhuri. (2014). Peranan Petani terhadap Strategi Pembangunan Hutan Rakyat di Bagian Hulu Sub DAS Logawa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. J. Manusia dan Lingkungan, 21 (3), 377-385
Hardjanto., Hero, Y., & Trison, S. (2012). Desain Kelembagaan Usaha Hutan Rakyat untuk Mewujudkan Kelestarian Hutan dan Kelestarian Usaha dalam upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), 17 (2), 103-107.
Hashemnezhad, H. (2015). Qualitative Content Analysis Research: A Review Article. Journal of ELT and Applied Linguistics (JELTAL), 3 (1), 54-62
Hinings, C., Logue, D., Zietsma, C. (2017). Fields, Governance and Institutional Infrastructure. In book: SAGE Handbook of Organizational Institutionalism., 2nd, Editors: R. Greenwood, C. Oliver, T.B. Lawrence, R. Meyer. Sage.
Kartodihardjo, H. (2006). Masalah Kelembagaan dan Arah Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 3 (1), 29-41.
Kasper, W., & Streit, M. E. (1998). Institutional economics: Social Order and Public Policy. Cheltenham: Edward Elgar.
Kriyantono, R. (2012). Teknik Praktis Riset Komunikasi, Edisi 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Kyfyak, V. (2012). The institutional mechanism of development of the agricultural sector of Ukraine. Ecoforum, 1 (1), 27-31.
McGinnis, M. D., & Ostrom, E. (2014). Social-Ecological System Framework: Initial Changes and Continuing Challenges. Ecology and Society, 19 (2), 30.  http://dx.doi.org/10.5751/ES-06387190230
Mokhele, M. (2018). The Volatility of Institutional Arrangements that Influence Development: The Case of Bram Fischer International Airport in South Africa. The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa, 14 (1), 1-8. https://doi.org/10.4102/td.v14i1.436
North, D. C. (2012). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678
Okumu, B., & Muchapondwa, E. (2017). Determinants of Successful Collective Management of Forest Resources: Evidence from Kenyan Community Forest Associations. ERSA working paper 698.
Osei-Tutu, P., Pregernig, M., & Pokorny, B. (2015). Interactions Between Formal and Informal Institutions in Community, Private and State Forest Contexts in Ghana. Forest Policy and Economics, 54 (2015), 26-35. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.01.006
Ostrom, E. (2007). Developing a Method for Analyzing Institutional Change. Center for the Study of Institutional Diversity. Arizona: Arizona State University
Ostrom, E. (2008). Doing Institutional Analysis: Digging Deeper than Markets and Hierarchies. In: Menard C, Shirley MM, editor. Handbook of New Institutional Economics. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Ostrom, E. (2011). Background on the Institutional Analysis and Development Framework. Policy Studies Journal, 39 (1), 7-27. http://dx.doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00394.x
Persson, J., & Prowse, M. (2017). Collective Action on Forest Governance: An Institutional Analysis of The Cambodian Community Forest System. Forest Policy and Economics, 83 (2017), 70-79. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.06.008
Riduwan. (2009). Pengantar Statistika Sosial. Bandung: Alfabeta.
Rout, S. (2011). Collective Action for Sustainable Forestry: Institutional Dynamics in Community Management of Forest in Orissa. Social Change, 40 (4), 479-502. http://dx.doi.org/10.1177/004908571004000405
Saxena, J. P., Sushil., & Vrat, P. (1992). Hierarchy and Classification of Program Plan Elements Using Interpretive Structural Modeling. Systems Practice, 5 (6), 651-670. https://doi.org/10.1007/BF01083616
Saxena, J. P., Sushil, & Vrat, P. (2006). Policy and Strategy Formulation: An Application of Flexible Systems Methodology. Global Institute of Flexible Systems Management, New Delhi: GIFT Publishing.
Setiawan. H., Barus, B., & Suwardi. (2014). Analisis Potensi Pengembangan Hutan Rakyat di Kabupaten Lombok Tengah. Majalah Ilmiah Globe, 16 (1), 69-76
Sukisman, S. R. H., & Setiawan, B. (2011). Partisipasi Masyarakat Anggota Koperasi Hutan Jaya Lestari dalam Pembangunan Hutan Rakyat di Kabupaten Konawe Selatan. Majalah Geografi Indonesia MGI, 25 (1), 178 – 197
Sukwika, T. (2016). Evaluasi Model Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Disertasi. Institut Pertanian Bogor.
Sukwika, T., Darusman, D., Kusmana, C., & Nurrochmat, D. R. (2016). Evaluating the Level of Sustainability of Privately Managed Forest in Bogor, Indonesia. Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 17 (1), 241-248. http://dx.doi.org/10.13057/biodiv/d170135
Sukwika, T., Darusman, D., Kusmana, C., & Nurrochmat, D. R. (2018). Skenario Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 8 (2), 207-215. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.8.2.207-215
Sushil. (2012). Interpreting the Interpretive Structural Model. Global Journal of Flexible Systems Management, 13 (2), 87-106. http://dx.doi.org/10.1007/s40171012-0008-3
Susila, I. (2007). Analisis Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8 (2), 223-242. https://doi.org/10.23917/jep.v8i2.1043
Suyanto B. (2005). Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada
Thompson, R. (2011). Stakeholder analysis. Winning Support for Your Projects. http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm
Tiwari, B. K., Tynsong, H., Lynrah, M. M., Lapasam, E., Deb, S., & Sharma, D. (2013). Institutional Arrangement and Typology of Community Forests of Meghalaya, Mizoram and Nagaland of North-East India. Journal of Forestry Research, 24 (1), 179-186.
Umar, H. (2002). Metode Riset Komunikasi Organisasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Yamane T. (1967). Statistics: An Introductory Analysis, 2nd Ed. New York: Harper and Row.

Saturday, August 11, 2018

SKENARIO KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BOGOR

“POLICY SCENARIOS FOR MANAGING OF SUSTAINABILITY PRIVATE-FORESTS IN BOGOR REGENCY”


Author(s)
Tatan Sukwika, Dudung Darusman, Cecep Kusmana, Dodik Ridho Nurrochmat

Abstract

This study discusses the policy scenarios on private-forest management in Bogor. The aims of this study are: determining leverage attribut on private-forest and formulating policy models, and making scenario for the development of the sustainability index of privately managed forest. This study uses multidimensional scalling (MDS) to analyze five dimensions. By using ordinal score on certain attribute, i.e. 0 (the lowest) and 10 (the highest) of each attribute. Then, by using Rap-Pforest, we could estimate the leverage attribute of f each dimension. To prepare policy models will use a prospective analysis. Final stages, to build strategic scenarios model. The analysis showed that there are two dimensions, i.e. ecology and legal and institutional, are moderately sustainable. While for the dimensions of economy, socio-culture, and accessibility and technology are less sustain. Based on five dimensions sustainability index, this study concludes that63 indicators were used and resulting 21 leverage-attributes. Qualitative model formulation for policy scenarios are:  HRB =  f (EKN3, EKN4, SOS1, SOS3, LBG2, LBG3). Scenario II most realistic choice, this scenario has been able to increase the value of sustainability index of 46.35 (less sustainable) to 52.52 (quite sustainable). This study recommends, it is necessary to conduct the development strategy by involving all stakeholders as the most appropriate policy options to improve the sustainability of small scale privately managed forest in Bogor.

Keywords

Policy scenarios; private-forest management; prospective analysis; sustainability index

 

 

How to cite: 

Sukwika, T., D. Darusman, C. Kusmana, and D.R. Nurrochmat, 2018. Skenario kebijakan pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan di kabupaten Bogor. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 8(2), pp. 207-215.

 

 


This journal is published under the terms of the
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 

 

References

[BKP5K] Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2014. Rencana Strategis Tahun 2013-2018 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K). Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Bogor.
[Distanhut] Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, 2014. Laporan tahunan pertanian dan kehutanan. Monografi. Distanhut Kabupaten Bogor, Bogor.
Birgantoro, B.A., dan D.R. Nurrochmat, 2007. Pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat di KPH Banyuwangi Utara. Forest Resource. JMHT. 8(3), pp. 172-181. [terhubung berkala] http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/30961 [1 Mei 2017].
Borg, I., dan P.J.F. Groenen, 1997. Modern Multidimensional Scaling: Theory and Applications. Springer, New York.
Bourgeois R, dan F. Jesus, 2004. Participatory prospective analysis, exploring andanticipating challenges with stakeholders. Center for Alleviation of Poverty through Secondery Crops Development in Asia and The Pacific and French Agricultural Reasearch Center for Internasional Development Monograph. (46), pp. 1 – 29.
Chakravarty, S., S.K.Ghosh, C.P. Suresh, A.N. Dey, and G. Shukla, 2012. Deforestation: causes, effects and control strategies, Global Perspectives on Sustainable Forest Management. In Clement A. Okia (Ed.), InTech Europe, Rijeka.
Darusman, D., dan N. Wijayanto, 2007. Aspek ekonomi hutan rakyat (skim pendanaan). Makalah disampaikan di Pekan Hutan Rakyat II. Balai Penelitian Kehutanan, Ciamis.
DeClerck, F., J.C. Ingram, and C. Rumbaitis del Rio, 2006. The role of ecological theory and practice in poverty alleviation and environmental conservation. 10, pp. 533-540.
Fauzi, A., dan Z. Anna, 2005. Permodelan sumberdaya perikanan dan kelautan. Gramedia, Jakarta.
Guntoro, S., 2011. Saatnya menerapkan pertanian tekno-ekologis. Sebuah model pertanian masa depan untuk menyikapi perubahan iklim. PT Agromedia Pusaka, Jakarta.
Hardjomidjojo, H., 2002. Metode Analisis Prospektif. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Ingram, J. C., K.F. DeClerc, and C. Rumbaitis del Rio (eds.), 2012. Integrating ecology and poverty reduction: the application of ecology in development solutions.
Kant, S., S. Wang, P. Deegen, M. Hostettler, R. von Detten, T. Howard, et al., 2013. New frontiers of forest economics. Forest Policy and Eronomics. 35(2013), pp.1-8.
Kavanagh, P., dan T.J. Pitcher, 2004. Implementing microsoft excel software for rapfish: A technique for the rapid appraisal of fisheries status. Tech. rept. 12(2). Fisheries Centre Research Reports, Vancouver.
Kusmana, C., 2011. Forest resources and forestry in Indonesia. Forest Science and Technology, 7(4), pp. 155-160.
Nurrochmat D.R., 2004. Poverty alleviation: concepts and experiences: focused on Indonesian cases. Ch.4. Gottingen, Cuviller Verlag.
Nurrochmat, D.R., D. Darusman, dan D. Ruchjadi, 2014. Rekonstruksi sistem tenurial kehutanan. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan. 1(1), pp. 24-29.
Pitcher, T.J., M.E. Lam, C. Ainsworth, A. Martindale, K. Nakamura, R.I. Perry, et al., 2013. Improvements to Rapfish: a rapid evaluation technique for fisheries integrating ecological and human dimensions. Journal of Fish Biology. 83, pp.865-889.
Plencovich, M.C., 2014. Voices From The forest: Integrating indigenous knowledge into sustainable upland farming. The Journal of Agricultural Education and Extension. 20(1), pp. 147-149.
Sahide, M.A.K., S. Supratman, A. Maryudi, and L. Giessen, 2016. Decentralisation Policy as Recentralisation Strategy: Forest Management Units and Community Forestry in Indonesia. International Forestry Review. 18(1):78-95.
Subagyo, P.J., 2006. Metode penelitian dalam teori dan praktis. Rineka Cipta, Jakarta.
Suharjito, D., dan H. Purwawangsa, 2014. Percepatan devolusi pengelolaan hutan. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan. 1(1), pp. 12-17.
Sukwika, T., D. Darusman, C. Kusmana, and D.R. Nurrochmat, 2016. Evaluating the level of sustainability of privately managed forest in Bogor, Indonesia. Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 17(1), pp. 241-248.
Sunderlin, W.D., S. Dewi, A. Puntodewo, D. Muller, A. Angelsen, M. Epprecht, 2008. Why forests are important for global poverty alleviation: A spatial explanation. Ecology and Society. 13(2), p. 24.
Suprapto, E., 2010. Hutan Rakyat: Aspek Produksi, Ekologi dan Kelembagaan. Lembaga ARuPA, Yogyakarta.
Susilowati, I., 2007. Evaluasi implementasi pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di KPH Randublatung Blora. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
Suyanto, S., N. Khususiya, B. Leimona, 2007. Poverty and environmental services: case study in Way Besai Watershed, Lampung Province, Indonesia. Ecology and Society. 12(2), p.13.
Syahadat, E., 2012. Penatausahaan pemasaran kayu rakyat. [terhubung berkala] http://www.forda-mof.org/files/penatausahaan-kayu-epi.pdf [1 Mei 2017]
Young, F.Y., 2009. Multidimensional scaling (MDS). University of North Carolina, Chapel Hill.
Zhang, D., and P.H. Pearse, 2011. Forest economics. UBC Pres


DOI: http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.8.2.207-215

MANAJEMEN PEMBINAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA LAS INFORMAL DI BENGKEL LAS KABUPATEN SUMEDANG

  " MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY DEVELOPMENT FOR INFORMAL WELDING WORKERS AT WELDING WORKSHOPS IN SUMEDANG DISTRICT&quo...